Pansus DPR RI Serap Aspirasi dari Pimpinan Daerah se-Mee Pago
Ketua tim kunker Pansus Otonomi Khusus (Otsus) DPR RI Yan Permenas Mandenas saat rapat di Mimika, Papua. Foto: Oji/nvl
Ketua tim kunker Pansus Otonomi Khusus (Otsus) DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan masalah keamanan dan birokrasi merupakan aspirasi yang disampaikan oleh para pimpinan daerah wilayah Mee Pago yang meliputi Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Nabire, Intan Jaya, Paniai dan Mimika.
“Titik perhatian memang tentang keamanan dan masalah lainnya. Selanjutnya akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat. Aspirasi lain yang disampaikan adalah terkait dengan perbaikan alokasi anggaran yang bersumber dari dana Otsus," ungkap Yan saat ditemui usai rapat di Mimika, Papua, Selasa (4/5/2021)
Yan menambahkan, ke depan birokrasi bisa ditata dengan baik dan dana otsus bisa terserap sampai ke masyarakat dengan jangka waktu yang cukup. Mengingat, selama ini anggaran Otsus selalu turun di akhir tahun dan menyebabkan tidak terserap maksimal. Sehingga hanya menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Masyarakat pun meminta agar penyaluran Otsus langsung kepada daerah tanpa melalui Provinsi. “Jadi dana ini kan turun sekitar Oktober, November, Desember dan akhirnya serapannya tidak maksimal. Ke depan, diharapkan dana ini bisa di transfer langsung ke daerah, sehingga penyerapannya bisa terukur,” terang legislator dapil Papua ini.
Aspirasi ini akan menjadi pertimbangan Tim Pansus serta Kementerian Keuangan untuk melakukan pengkajian, apakah anggaran masih relevan melalui provinsi atau akan langsung diberikan kepada daerah.
“Jadi aspirasinya akan kita salurkan semua ke pihak terkait contohnya soal Anggaran dengan Kementerian Keuangan, pembangunan infrastruktur dengan Kementerian PUPR, keamanan dengan TNI dan Polri, karena pasti beda-beda aspirasi yang disampaikan. Kalau soal revisi UU Otsus, yah butuh proses,” jelasnya.
Adapun dua pasal yang diubah dalam UU Otsus yakni soal pemekaran wilayah dan perpanjangan alokasi anggaran. “Naik dan turunnya nilai alokasi anggaran masih bergantung pada kemampuan APBN secara menyeluruh,” tutupnya. (oji/es)
